Jakarta (ANTARA News) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan organisasi Front Pembela Islam (FPI) akan berhadapan dengan polisi jika bertindak anarkis dalam upaya menolak dirinya menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.

“Haknya orang untuk begitu, tapi kita kan ada aparat keamanan yang menjaga lambang negara. Jabatan adalah lambang negara, termasuk jabatan gubernur dan wakil gubernur dan aparat akan mengamankannya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu, ketika dimintai tanggapan terkait aksi unjuk rasa FPI di depan Gedung DPRD.

Ahok mengatakan tidak gentar menghadapi berbagai upaya FPI, termasuk membawa ribuan tanda tangan warga DKI ke DPRD sebagai wujud penolakan.

“Pakai tanda tangan warga Jakarta, ya tidak apa-apa karena konstitusi tidak bicara begitu,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ketika ditanya mengapa Ahok enggan menemui massa dari FPI itu, ia beralasan karena organisasi itu belum terdaftar secara resmi di Kemendagri. “Bagaimana mau ditemui, belum terdaftar,” ujar dia.

Pada unjuk rasa itu, empat perwakilan FPI diterima oleh pimpinan DPRD diantaranya, Habib Selon, Habib Fikri, Habib Idrus, dan Habib Muhsin. Sementara, sekitar seribu orang massa FPI berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, perwakilan FPI meminta DPRD DKI tidak melantik Ahok menjadi gubernur. Terkait dengan pernyataan itu, Ahok menanggapinya dengan santai.

“Tidak dilantik juga tidak apa-apa, gaji wagub dan gubernur selisihnya cuma enam juta,” kata Ahok sambil tersenyum.

Menurutnya, kekosongan jabatan gubernur tidak akan terjadi karena pasca Jokowi dilantik menjadi presiden maka secara otomatis dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ahok menegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya, wakilnya secara otomatis menggantikan posisi kepala daerah itu.

Ia menyayangkan bahwa FPI berupaya mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam upaya menolak dirinya menjadi gubernur.

Ahok yang beragama Kristen dan warga keturunan dipandang tidak cocok memimpin DKI yang mayoritas beragama Islam.

“FPI ini termasuk kelompok kecil di republik ini yang belum bisa menerima kenyataan hidup. Ideologi rakyat sekarang ini tidak ada gunanya ngomong SARA, makin ngomong SARA maka makin memalukan karena yang terpenting saat ini adalah kesejahteraan,” ujar dia.

Menurutnya, FPI telah bertindak mundur karena warga Belitung Timur justru telah berpikir lebih maju.

“Sebanyak 93 persen muslim penduduk Belitung Timur justru pilih saya,” kata dia.

Editor: AA Ariwibowo