Bupati tolak pemberian tunjangan bagi Polhut Nunukan

Nunukan, Kaltara (ANTARA News) – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Basri menolak memberikan tunjangan kepada polisi kehutanan karena dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik.

“Polisi hutan itu tidak berhak diberikan tunjangan karena kinerjanya tidak bagus. Pemberian tunjangan kepada polhut itu hak bupati (Nunukan),” kata Basri kepada wartawan dengan nada keras di Nunukan, Selasa.

Sehubungan dengan hasil pengamatannya selama ini, petugas polisi hutan di Kabupaten Nunukan tidak pernah menunjukkan kinerja yang baik sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan apalagi menuntut hak-haknya itu.

Karena itu, Basri menegaskan, walaupun tidak pernah menunjukkan kinerjanya yang baik pihaknya tidak akan membubarkan polisi hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat tetapi hanya akan menata ulang struktur organisasinya.

“Saya tidak pernah mengatakan akan membubarkan polisi hutan itu tapi hanya akan menata ulang struktur organisasinya,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan soal adanya isu pembubaran polisi hutan di daerah itu.

Basri juga menuding bahwa petugas polisi hutan seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya serta menangkapi kayu-kayu milik masyarakat untuk menutupi ulahnya selama ini yang menyebabkan sering berbenturan dengan kelompok masyarakat tertentu.

“Selama ini polisi hutan itu menangkapi kayunya masyarakat hanya untuk menutupi ulahnya yang juga sering mencuri kayu makanya pernah berbenturan dengan kelompok masyarakat tertentu,” kata Bupati Nunukan ini.

Basri juga mengancam jajarannya di polisi kehutanan akan menindak keras dan kasar apabila ada diantara mereka yang menuntut atau mengajukan permohonan tunjangan.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015