Jakarta (ANTARA News) – Fraksi Partai Demokrat memilih sikap “walk out” yakni tidak ikut memilih salah satu opsi pada rapat paripurna persetujuan RUU Pilkada di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat dini hari.

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, ketika diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso, untuk berbicara, menyatakan, Fraksi Partai Demokrat memilih bersikap “walk out”.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak ingin membuat masalah lebih lanjut pada pembahasan RUU Pilkada. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memilih netral,” katanya.

Benny menegaskan, Fraksi Partai Demokrat tidak berpihak kepada fraksi-fraksi yang mendukung pilkada melalui DPRD, tapi di sisi lain 10 persyaratan untuk pilkada langsung yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat, juga tidak diakomodasi dalam rapat paripurna.

Karena itu, kata Benny, Fraksi Partai Demokrat tidak ingin membuat masalah lebih lanjut, sehingga memilih bersikap “walk out”.

Sebelumnya, pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso, meminta tanggapan dari fraksi-fraksi setelah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 10 persyaratan dan merupakan opsi ketiga.

Pada tanggapan tersebut, tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, menyatakan mendukung 100 persen usulan Fraksi Partai Demokrat.

Sementara itu, lima fraksi lainnya mengusulkan agar langsung dilakukan mekanisme voting.

Pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso, kemudian, menyatakan, akan dilakukan voting dengan hanya opsi dan mengetukkan palu.

Pernyataan dan tindakan Priyo Budi Santoso ini segera membuat suasana rapat paripurna menjadi memanas.

Sejumlah anggota DPR RI langsung berteriak mengajukan interupsi meminta Priyo membatalkan yang diketok tiba-tiba, karena belum ditawarkan lagi ke forum apakah, akan voting dengan tiga opsi atau dua opsi.

Namun, Priyo yang tiba-tiba mengetok palu dengan dua opsi mengabaikannya permintaan dari sejumlah anggota Dewan untuk membatalkan dulu dua opsi.

Priyo tetap saja, meminta perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat berbicara.

Karena terus diabaikan, sejumlah anggota DPR RI, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura, meminta agar pimpinan rapat mencabut ketok palu dan menyepati opsi yang akan diambil.

Namun, politisi Partai Golkar yang memimpin rapat paripurna ini tetap mengabaikannya dan meminta perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat berbicara, sehingga beberapa anggota maju ke depan mimbar dan meminta mencabut dulu.

Karena itu, beberapa petugas pengamanan dalam (pamdal) yang berjaga-jaga di tepi ruangan ikut maju ke depan untuk melerai dan mengantisipasi kemungkinan yang kurang diharapkan. (R024)

Editor: B Kunto Wibisono