Surabaya (ANTARA News) – Front Anti Aliran Sesat (FAAS) Jawa Timur mendesak kepada petugas keamanan terkait untuk menindak tegas terhadap aliran sesat yang mungkin muncul di provinsi setempat.

Ketua Umum FAAS Jatim Habib Achmad bin Zein Alkaf saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa, mengatakan, saat ini pemerintah terutama penegak hukum harus bertindak tegas terkait dengan adanya aliran sesat seperti Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS).

“Petugas keamanan harus bertindak tegas untuk menanggulangi merebaknya aliran sesat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Ia mengemukakan, tidak hanya ISIS saja melainkan ada sejumlah aliran-aliran sesat yang tumbuh subur di Indonesia seperti Syiah, JIL dan Ahmadiyah.

“Mereka tumbuh subur di Indonesia karena petugas keamanan tidak tegas dalam mengatasi masalah ini. Namun demikian, ISIS mudah dideteksi karena gerakannya nampak. Berbeda dengan alirannya yang bersifat menyusup memiliki misi dan kekuatan finansial yang cukup besar,” katanya.

Ia mengatakan, ISIS memiliki konsep yang salah dan cenderung ekstrim. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kesepahaman siapapun yang tidak berada satu aliran dianggap sesat.

“Orang di luar golongan itu dianggap halal harta dan darahnya. ISIS memiliki tujuan untuk membentuk Daulah Islamiyah atau negara Islam dalam pimpinan satu Kholifah,” katanya

Ia meminta kepada pemerintah, untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk aliran sesat mengingat selama ini masyarakat muslim di Indonesia memang beragam aliran dan organisasi tapi mereka satu yakni Ahli Sunnah.

“Dan beberapa aliran di atas banyak paham yang bertentangan dengan Ahli Sunnah sehingga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika mengancam NKRI maka aparat harus turun tangan dan menindak tegas,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berencana untuk mengumpulkan sejumlah tokoh agama untuk menyikapi hal ini di provinsi setempat.

“Dalam pekan ini kami akan mengumpulkan para pemuka agama di Jawa Timur untuk mendengarkan aspirasi mereka kemudian akan mengambil sikap terkait dengan hal ini,” katanya. (IDS/M009)

Editor: B Kunto Wibisono