Legislator: kenaikan premi BPJS Kesehatan belum tepat

Bandung (ANTARA News) – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Ikhwan Fauzy menilai rencana kenaikan tarif premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum tepat dilakukan karena saat ini masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan tersebut.

“Rencanan kenaikan tarif premi ini kami nilai juga sebagai langkah yang keliru karena hanya akan membebani masyarakat,” kata Ikhwan Fauzy, di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan, dinaikkannya premi tidak menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sejauh ini masyarakat banyak yang mengeluhkan pelayanan BPJS, terutama dari sisi administrasi.

“Masih banyak warga yang kesulitas mengakses program JKN karena minimnya tempat pendaftaran. BPJS harus membuka outlet-outlet di masyarakat, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan sampai warga mendaftarkan saja susah. Jadi dari segi administrasi dulu dipermudah,” katanya.

Terkait alasan kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan tersebut untuk mengurangi defisit, Ikhwan pun menilai hal itu tidak wajar karena biaya operasional BPJS bisa ditekan, salah satunya dari sisi obat.

“Jadi pemerintah dapat mensubsidi obat-obatan yang diberikan kepada pasien, sehingga bisa menekan biaya yang ditanggung BPJS. Ya, harusnya pemerintah secara pro aktif ikut mempermudah. Jangan masyarakat yang dipersulit,” katanya.

Ia menyayangkan mahalnya biaya obat-obatan yang harus ditanggung, salah satunya karena bahan baku yang masih impor karena Indonesia merupakan produsen bahan baku obat-obatan terbesar di dunia.

“Dan seharusnya harga obat-obatan di kita bisa terjangkau. Kita ini hanya mencap merek obat. Padahal, bahan-bahannya dari kita. Jadi ini soal kemauan pemerintah,” kata dia.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015