Mamuju (ANTARA News) – Masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk memilih pemimpin yang tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi pada pilkada 9 Desember 2015.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkit Manakarra, Ali Faharuddin, di Mamuju, Senin, mengatakan, moment pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju adalah proses demokrasi memilih pemimpin yang akan mengemban amanah mampu menghadapi semua tantangan, salah satunya memberantas korupsi.

Ia mengatakan, memberantas korupsi adalah cita-cita besar di era Reformasi Indonesia ini, seiring dengan berjalannya waktu dan selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla ini, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

“Hal itu yang kemudian menjadi satu pelajaran penting bagi masyarakat Mamuju agar tidak salah dalam memilih figur calon Bupati pada Desember 2015 mendatang, agar rakyat manakarra ini bisa lebih baik dan sejahtera,” katanya.

Sehingga ia berharap agar masyarakat Mamuju dapat memilih pemimpin yang terbebas dari indikasi korupsi.

“Dampak Sistemik yang dihasilkan dari korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah jelas menyengsarakan rakyat, dan itu telah berlansung cukup lama,” katanya.

Untuk itu, ia berharap dan menghimbau kepada KPU Mamuju sebagai penyelenggara Pemilu agar seleksi calon Bupati perlu secara spesifik dilakukan, agar calon kepala daerah Mamuju nantinya benar-benar terbebas dari indikasi korupsi.

“LSM Bangkit Manakarra siap membantu KPU dalam mengumpulkan data terkait ada atau tidaknya indikasi korupsi calon bupati Kabupaten Mamuju hal ini kami harapkan agar kita dapat mengantisipasi semaksimal mungkin agar calon bupati Mamuju benar benar bersih dari korupsi dan tidak lahir pemimpin yang menyengsarakan masyarakat,” katanya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015