Samarinda (ANTARA News) – Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah SH. LL.M, memberi apresiasi terhadap mekanisme penjaringan menteri kabinet dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Mekanisme penjaringan kabinet oleh pasangan Jokowi-Jk merupakan tradisi yang baru di alam demokrasi Indonesia, sebab selama tujuh periode pemerintahan, penjaringan dengan cara melibatkan publik baru kali ini terjadi. Jadi, saya mengapresiasi mekanisme penjaringan menteri kabinet ala Jokowi ini sebab dapat mengakomidir seluruh komponen masyarakat,” ungkap Herdiansyah Hamzah, kepada Antara di Samarinda, selasa malam.

Namun, yang harus tetap diwaspadai kata dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu adalah, masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam kabinet Jokowi-JK.

“Ini yang harus kita kawal sebab jangan sampai ada orang-orang yang selama ini mengaku ikut memperjuangkan Jokowi-JK hingga terpilih menjadi presiden masuk ke lingkungan kabinet, padalah tidak memiliki kapasitas dan kemampuan. Namun, proses penjaringan dengan melibatkan masyarakat itu harus tetap dikontrol sebab jangan sampai hanya sebagai formalitas saja, tetapi yang masuk ke jajarangan kabinet hanya orang-orang dekat Jokowi,” kata Herdiansyah Hamzah.

Namun, proses penjaringan menteri kabinet ala Jokowi itu menurut alumnus Fakultas Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada itu masih lemah dalam proses prasyarat.

Sehingga menurut dia, prasyarat penjaringan itu tetap harus di perketat agar kualitas kabinet yang nantinya mendampingi Jokowi-JK, sesuai harapan masyarakat.

“Jokowi juga jangan sampai alergi dikritik dan tetap harus mempertahankan tradisinya mendengarkan setiap masukan dan aspirasi masyarakat. Dia (Jokowi-JK) jangan sampai melupakan janjinya saat berkampanye sehingga seluruh proses penjaringan hingga selama masa pemerintahannya tetap harus diawasi dan dikontrol,” ujarnya.

Ia juga berharap Jokowi berani memangkas generasi lama dan memberi ruang generasi yang selama ini tidak mendapatkan ruang pada rezim sebelumnya.

“Bukan berarti di kabinet Jokowi nanti harus orang-orang yang muda tetapi banyak tokoh yang memiliki kualitas tetapi selama ini tidak mendapatkan tempat di pemerintahan sebelumnya. Jadi, pemerintah Jokowi-JK harus diisi oleh wajah baru dan bukan muka lama apalagi bagian dari rezim sebelumnya,” ungkapnya. (*)

Editor: B Kunto Wibisono