Jakarta (ANTARA News) – Penasehat Sekjen PBB, Jeffrey D Sachs, menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengagendakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) guna mengentaskan kemiskinan dan menekan kesenjangan agar terjadi stabilitas di dalam negeri.

Hal itu dikemukakannya wawancara khusus dengan sejumlah media, di Jakarta, Kamis. Jeffrey secara khusus datang ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi era pembangunan berkelanjutan melalui kuliah umum dan pertemuan dengan sejumlah pejabat negara.

“Indonesia harus memberi perhatian lebih bukan hanya pada (pertumbuhan) manufaktur, tapi juga pembangunan berkelanjutan,” kata ujar penulis buku “The Age of Sustainable Development” itu.

Jeffrey yang menjadi penasehat Sekjen PBB terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakan target baru setelah Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) berakhir 2015 ini, menilai pembangunan di Indonesia harus berwawasan lingkungan.

Ia melihat pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan  akan membawa kerusakan yang akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat berupa kesenjangan yang semakin tinggi dan ketidakstabilan.

Menurut dia, Indonesia perlu memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan juga karena secara geografis Indonesia rentan terhadap bencana alam. “Indonesia perlu menyadari kerapuhan lingkungan yang dimilikinya,” ujar Jeffrey.

Selain itu, ia pun menilai deforestasi di Indonesia banyak sekali dan belum terpecahkan, meskipun diakuinya pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) untuk mengatasi hal itu. “Dibutuhkan kebijakan dan pembiayaan lebih untuk Indonesia. Untuk itu saya akan bicara dengan pihak pemerintah,” katanya.

Jeffrey berharap pemerintah Indonesia serius mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan bekerja sama dengan Sustainable Development Solution  Network (SDSN) untuk mencapai tujuan SDGs yang antara lain mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, instruktur, memperkuat ketahanan pangan, promosi pengetahuan dan sains dasar termasuk teknologi baru, serta  mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim (climate change).

Jeffrey menjelaskan, esensi dari pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi yang bersifat partisipasi dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat (social inclusion), dan berkelanjutan dalam kaitannya lingkungan hidup (environmental sustainability).

Pembangunan berkelanjutan (SDG’s), kata dia, merupakan solusi untuk mengatasi tantangan pasca-MDG’s 2015. Untuk mengantisipasi tantangan pasca-MDGs tersebut Sekjen PBB Ban Ki-Moon telah meluncurkan United Nation Sustainable Development Solution Network (UN-SDSN) yang dipimpin Jeffrey D Sachs.

Di Indonesia sendiri telah terbentuk dewan SDNS yang salah satu ketuanya adalah mantan Menteri Perdagangan  Mari Elka Pangestu.

Mari menilai pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengagendakan sebagian besar target pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang tercermin dari Nawacita.

Nawacita antara lain menargetkan  pengetasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan untuk semua, ketahanan pangan, akses energi untuk semua secara berkelanjutan, pembangunan infrastruktur untuk efisiensi dan mengurangi ketimpangan dan seterusnya.

Ekonom dari Universitas Indonesia itu juga menilai sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah, seperti menghapus subsisi BBM sekitar 27 miliar dolar AS, adalah langkah positif karena memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbesar dana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Dengan sendirinya, pencapaian target Nawacita akan mengantarkan Indonesia untuk mencapai target SDGs,” kata mantan Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015