Yangon (ANTARA News) – Pemungutan suara di Myanmar berlangsung lancar tanpa adanya laporan mengenai kekerasan untuk mengurangi kemeriahan, yang menandai terselenggaranya pemilu bebas pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir di negara Asian Tenggara itu.

Terselenggaranya pemilihan tersebut merupakan langkah terbesar Myanmar dalam perjalanan dari sistem diktator menuju demokrasi, lapor Reuters.

Pemimpin partai oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi berharap meraih kemenangan terbesar dari sekitar 30 juta suara yang diberikan para pemilih, yang menentukan siapa saja dari ribuan kandidat parlemen dan majelis regional yang akan lolos.

Namun, aturan yang diwariskan junta militer menyebutkan bahwa dia tidak bisa menjadi presiden setelah pemilu, sekalipun partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menang telak.

Sementara penghitungan di seluruh negeri mulai dilakukan, indikasi awal yang diungkapkan para pengamat adalah bahwa pemungutan suara bebas dari persoalan dan hanya ada laporan penyimpangan di daerah terpencil.

“Dari belasan orang yang telah kami tanyai sejak pukul enam pagi, setiap orang merasa bisa memilih siapa pun dan menginginkan keamanan dan keselamatan,” kata Durudee Sirichanya, seorang pengamat dari Sekretariat ASEAN.

Kekhawatiran akan pemilu yang jujur muncul setelah para aktivis memperkirakan empat juta orang, sebagian besar warga yang bekerja di luar negeri, kemungkinan tidak bisa mencoblos.

Pada malam pemungutan suara, NLD mencurigai ada tambahan surat suara di beberapa daerah, seperti di Yangon ada satu keluarga yang mendapatkan 38 surat suara.

Ketegangan agama, yang didorong oleh kaum nasionalis Budha dengan mengintimidasi kaum minoritas Muslim Myanmar, merusak kampanye pemilu. Di antara mereka yang dikecualikan untuk memberikan suara adalah sekitar satu juta Muslim Rohingya, yang secara efektif tidak berkewarganegaraan di tanah mereka sendiri.

Namun, kegembiraan terpancar di antara para pemilih terkait pemilu pertama itu, yang akhirnya terselenggara sejak pemerintah kuasi sipil menggantikan junta militer pada 2011.

“Saya sudah melakukan sedikit perubahan bagi terciptanya demokrasi,” kata Daw Myint, mantan guru berusia 55 tahun, setelah ia memberikan suaranya untuk NLD di Yangon.

Mobil Suu Kyi secara perlahan-lahan menerobos kerumunan fotografer media di luar tempat pemungutan suara. Dia dikawal petugas-petugas pribadinya, yang berteriak kepada orang-orang untuk memberikan jalan.

Sebagian simpatisan berkumpul di sana mendapatkan keberuntungan melihat sekilas keberadaannya. Teriakan kemenangan terlontar dari kerumunan simpatisan saat Suu Kyi masuk.

Banyak pemilih menyuarakan keraguan bahwa militer akan menerima hasil pemungutan suara jika partai Suu Kyi menang.

Namun di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw, Panglima Militer Min Aung Hlaing, mengatakan, Minggu, tidak akan ada pemilihan ulang dalam pemungutan suara bebas pada pada 1990, ketika militer mengabaikan kemenangan Suu Kyi. Tokoh perempuan itu kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya selama 20 tahun menjalani tahanan rumah sebelum akhirnya dibebaskan pada 2010.

Menjawab pertanyaan bagaimana sikapnya jika kali ini NLD menang, Min Aung Hlaing kepada wartawan mengatakan, “Jika rakyat memilih mereka, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerimanya.”

Konstitusi Konyol

Hasil pemilu, yang berakhir pada pukul 16.00, diperkirakan akan muncul secara lambat. Para pejabat mengatakan bahwa gambaran tentang hasil pemilu secara utuh diperkirakan belum akan tampak sampai Selasa pagi.

Suu Kyi dilarang menduduki jabatan kepresidenan berdasarkan pada konstitusi, yang dibuat junta militer untuk melanggengkan kekuasannya.

Namun jika menang dengan suara mayoritas dan mampu mewujudkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis pertama sejak 1960-an, Suu Kyi mengatakan dia akan berada di balik kekuasaan presiden baru –mengabaikan konsitusi, yang dianggapnya “sangat konyol”.

Suu Kyi mengawali pemilu dengan hambatan besar. Bahkan jika dia menang secara jujur, seperempat kursi parlemen akan diduduki pejabat militer yang tidak melalui pemilihan.

Untuk mendirikan pemerintahan dan memilih presiden sendiri, NLD baik sendiri maupun dengan sekutunya harus memenangi lebih dari dua pertiga kursi yang diperebutkan. Sebaliknya, Partai Pembangunan dan Ikatan Solidaritas (USDP) membutuhkan sedikit kursi untuk mengamankan dukungan blok militer.

Namun, sejumlah pemilih diperkirakan akan merendahkan USDP, yang didirikan oleh mantan junta serta dipimpin pejabat militer, karena partai itu dikaitkan dengan kediktatoran brutal yang membuat terbentuknya pemerintahan “sipil” Presiden Thein Sein pada 2011.

Hasil tidak meyakinkan bisa mendorong beberapa dari 91 partai kontestan pemilu, termasuk yang mewakili banyak etnis minoritas di Myanmar, berperan seperti raja.

Kekuatan Militer

Walaupun NLD menang, militer akan mempertahankan kekuasaan yang signifikan. Militer dijamin akan mendapatkan posisi-posisi kementerian kunci, konstitusi memberikan hak kepada militer untuk mengambil alih pemerintahan dalam keadaan tertentu. Militer juga menguasai perekonomian melalui perusahaan-perusahaan induk.

Myanmar baru beberapa tahun lalu bisa memiliki sedikit pengalaman dalam menyelenggaraan pemilu dan, karena itu, 10 ribu pengamat diminta untuk mengawal pemilu.

Keamanan ketat, tentara waspada dan sekitar 40 ribu polisi yang dilatih secara khusus mengawasi tempat-tempat pemungutan suara. Banyak restoran dan pasar tutup di kota Myanmar yang biasanya sangat sibuk, Yangon.

Wa Gyi, pemilik warung makan di pinggir jalan, mengatakan ia sudah diminta untuk menutup warung pada hari pemungutan suara. “Tidak apa-a-pa,” ujarnya. “Ini konrribusi kami untuk lahirnya demokrasi.”
(Uu.SYS/M038/T008)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015