Jakarta (ANTARA News) – Puluhan orang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor berunjuk rasa mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Dalam aksinya di Jakarta, Rabu, pendemo mendesak Kejati DKI tidak melakukan tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi terkait pengadaan light trap (lampu perangkap serangga) di Kementerian Pertanian yang merugikan negara sekitar Rp33 miliar itu.

Menurut koordinator aksi Afru Jamal, politikus PPP yang akrab disapa Romi itu pernah disebut oleh saksi menerima “fee” dari proyek tersebut. Namun, hingga kini Romi belum pernah diperiksa.

“Kami berharap Kejati DKI tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Jika itu yang terjadi (tebang pilih, Red), kami akan membawa dan mendesak kasus ini ditangani KPK,” kata Afru.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan Romi.

“Terkait perkara light trap sembilan orang sudah disidang, empat hari ini. Dan sampai sekarang kejaksaan belum menemukan alat bukti yang mengarah ke sana (Romi, Red),” ungkap Waluyo.

Waluyo menegaskan Kejati DKI tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus tersebut. Pihaknya bisa saja memanggil Romi jika ditemukan alat bukti soal keterlibatannya.

“Tidak menutup kemungkinan berdasarkan alat bukti itu bisa ditindaklanjuti,” ujar Waluyo.

Terkait kasus ini, penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka dari pihak swasta dan Kementan, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro, Manajer Marketing PT Harif Ikhsan Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agung Wradsongko, Ketua Pokja Pengadaan Alimin Sola, Ketua Panitia Pengadaan Hidayat Abdurrahman, Direktur Utama (Dirut) Formitra Multi Prakasa, Agus Irwanto, dan Dirut PT Andalan Persada Yanuar. (S024/T007)

Editor: B Kunto Wibisono