Kupang (ANTARA News) – Pengamat ekonomi makro dari Universitas Katolik Widaya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo tidak langsung menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada awal pemerintahannya, melainkan menunda untuk satu tahun kemudian.

“Penundaan ini dimaksudkan agar ada kebijakan yang harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin akibat dari kenaikan itu, misalnya setiap kenaikan harga sebesar Rp1000, pemerintah harus memberikan penguatan pendapatan sekitar Rp250.000, sebagai bentuk perimbangan bagi daya beli masyarakat,” katanya di Kupang, Kamis.

Sebab menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widaya Mandira Kupang itu apabila tidak ada kebijakan perimbangan pendapatan bagi penduduk miskin, maka secara tidak langsung pemerintah bisa saja semakin memmiskinkan mereka dan jumlahnya tentu lebih banyak lagi.

“Jika pemerintahan Jokowi usai dilantik (Oktober-November) langsung menaikkan harga BBM akan berimbas pada turunnya daya beli masyarakat, ruginya usaha kecil menengah, serta menambah angka kemiskinan yang diperkirakan sebesar 1,5 persen serta menaikkan angka inflasi karena ketergantungan masih besar,” katanya.

Untuk mencegah dampak itu, maka kebijakan imbangan untuk memperkuat pendapatan semisal Rp250 ribu mungkin bisa layak untuk membantu mereka hidup.

“Jadi sekali lagi jika pemerintah harus terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi misalnya Rp1000/liter untuk jenis premium dan solar, maka pemerintah harus memberikan penguatan pendapatan sebesar Rp250.000, begitu seterusnya,” katanya.

Dia menyebut yang layak mendapatkan penguatan pendapatan tersebut adalah golongan masyarakat petani miskin yang terdaftar di Jamkesmas.

Selain kebijakan penguatan Presiden terpilih Joko Widodo tidak menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal pemerintahannya, melainkan meminimalisir penggunaan atau konsumsi BBM dengan bahan bakar alternatif.

“Presiden Jokowi nanti lebih baik mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan energi alternatif seperti biodisel, gas dan listrik, dan menerapkan strategi pengurangan konsumsi BBM bersubsidi,” katanya.

Ia menyebut upaya mengurangi konsumsi BBM jenis subsidi itu dilakukan dengan cara, efisiensi penggunaan BBM, diversifikasi bahan bakar, manajemen transportasi serta kebijakan fiskal.

“Efisiensi dapat berupa pengembangan industri mobil nasional berbahan bakar gas dan listrik secara masif dengan strategi penguasaan pasar mobil nasional dan dapat dimulai dari mobil pemerintah dan BUMN,” katanya.

Selanjutnya, ujarnya, secara bertahap premium dan solar hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah misalnya angkutan umum agar subsidi tepat sasaran dan masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

Setelah itu, katanya, pada tahun pemerintahan berikutnya Jokowi dapat menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap saat ketergantungan masyarakat pada BBM sudah berkurang.

Sebelumnya, penasihat senior dari Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp3.000 per liter pada November guna mengurangi defisit anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperbaiki infrastruktur.

Jika rencana tersebut dilaksanakan, maka harga bensin premium bersubsidi dari Rp6.500 akan naik menjadi Rp9.500 dan harga solar bersubsidi akan naik dari Rp5.000 menjadi Rp8.500.  (*)

Editor: B Kunto Wibisono