Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo kembali meminta rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti nama-nama yang dinilai diragukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“Kami mengulang lagi untuk menyampaikan ke KPK,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPK, serta balasan dari DPR terkait dengan surat pertimbangan pengubahan nomenklatur kementerian.

Ia mengemukakan, balasan terhadap beberapa hal tersebut juga masih belum dapat dipastikan kapan diterimanya.

Presiden bahkan mengatakan kepada wartawan agar bertanya kepada KPK kapan lembaga antikorupsi tersebut dapat menyampaikan kembali rekomendasinya.

Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pihaknya dalam menyusun kabinet menganut prinsip kehati-hatian.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, semua sosok yang dipilihnya untuk susunan kabinet mendatang telah dicek oleh sejumlah lembaga yang kompeten.

“Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih kurang tidak?” kata Presiden Joko Widodo ketika ditemui wartawan setelah kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Peter ONeill di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10)

Presiden menegaskan bahwa sosok menteri yang dipilih tidak boleh merangkap-rangkap jabatan di partai agar dapat benar-benar fokus dalam posisi yang diembannya dalam mengurus urusan rakyat.

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sempat meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.

“ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan.

ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yg diusulkan Presiden Jokowi yang diduga bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.

Ia memaparkan figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas,” katanya. (*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014