Equityworld – Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) ikut berkomentar tentang resahnya banyaknya penduduk pada pengerjaan amnesti pajak (tax Amnesty/TA) sesudah tagar #StopBayarPajak ramai di alat sosial Twitter.

Kepala Negeri memaparkan, bahwa amnesti pajak yakni hak atau acara yg tak bersifat wajib. Sasaran amnesti pajak yaitu pembayar pajak skala gede yg menyimpan uangnya di luar. Tapi, business mungil & menengah pun konsisten dapat mengikuti acara.

“Ini kan hak, yg besar serta sama saja kan dapat memakai dapat tak. Yg bisnis menengah serta sanggup memanfaatkan dapat tak. Business mungil serta,” menurutnya usai menghadiri Indonesia Fintech Festival dan Conference, Selasa (30/8/2016).

Equityworld: Jadi Trending Topik Di Twitter

Dalam sekian banyak hri belakangan, tagar #StopBayarPajak ramai dibicarakan sesudah banyaknya pihak menuding acara amnesti pajak lebih tidak sedikit memburu pajak dari Petugas swasta, PNS, pensiunan, & UMKM, bukannya menarik dana dari orang tajir yg sampai kini tak membayar pajak.

Buat menghilangkan keresahan penduduk, Kepala Negeri mengemukakan bahwa Peraturan Dirjen Pajak No.11/2016 sudah terbit. Salah satu poin yg diatur merupakan orang pribadi seperti petani, penangkap ikan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yg belum terbagi, akan tak memanfaatkan haknya utk mengikuti pengampunan pajak.

“Misalnya utk petani, penangkap ikan pensiunan telah lah gak butuh ikut TA. Tak usah ikut memakai haknya utk mengikuti TA,” ujarnya.

Presiden menginginkan persoalan ini tak terlampaui diramaikan.

“Menurut aku enggak butuh diramein, lantaran benar-benar itu hak kok bukan kewajiban. Kita ini mesti fokus ke hal-hal yg agung.”

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Sri Mulyani diminta untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat mengenai program pengampunan masyarakat. Dia juga diminta untuk meredam keresahan masyarakat karena beredarnya isu tersebut.

Equityworld: Jokowi Minta Sri Mulyani Klarifikasi Tagar #StopBayarPajak

“‎Pemerintah dalam hal ini Presiden akan meminta kepada Kemenkeu dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana, karena ini kan di-viral orang, di-framming orang‎,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, program pengampunan pajak ini dimaksudkan agar dana-dana yang ada di luar negeri bisa kembali ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga berharap agar para wajib pajak yang selama ini lalai membayar pajaknya dapat mengikuti program tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang berniat mengikuti program amnesti pajak ini tidak perlu resah. Karena, selain mengeluarkan program ini, pemerintah juga menyiapkan seperangkat lain agar sistem perpajakan di Tanah Air semakin sehat dan dipercaya masyarakat.

“‎Misalnya PPh badan, kemudian jangan sampai ada double taxation untuk dividen, dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, kami meyakini bahwa ekonomi kita akan sehat, perpajakan kita akan sehat, tax base-nya makin lebar maka supaya ini tidak berkepanjangan tentunya,” tandas dia.