Tanjung Selor (ANTARA News) – Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bersama Pemprov Kaltara untuk memaparkan secara terperinci rencana kegiatan pembangunan di Kalimantan Utara.

“Beliau langsung meminta Pak Andrinof dan kepada saya minggu depan secepatnya untuk bertemu memaparkan lebih 12 rencana pembangunan di Kaltara ini,” kata Irianto, melalui siaran pers tertulis Humas Prov Kaltara di Tanjung Selor, Selasa.

Instruksi tersebut diberikan Presiden Jokowi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Regional Kalimantan di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Tarakan, Senin lalu.

Khusus di Nunukan, Presiden Jokowi telah memerintahkan jalinan kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo untuk perbaikan dan pengembangan Pelabuhan Tunon Taka.

Dimana Pelabuhan Tunon Taka ini, digunakan untuk perdagangan lintas batas dengan Tawau, Malaysia serta dengan pulau-pulau lain di Indonesia seperti Sulawesi dan Jawa, ditunjang oleh letaknya yang strategis dan dapat disandari oleh kapal-kapal besar.

Keberadaan pelabuhan ini juga digunakan ribuan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang setiap bulannya transit untuk pengurusan dokumen kerja.

“Sementara untuk Pelabuhan Laut Liem Hia Djung, Nunukan, penanganannya dibebankan kepada APBD Provinsi Kaltara dibantu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” kata Irianto.

Di Pulau Sebatik, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri terkait untuk menangani perbaikan jembatan dan Pos TNI Angkatan Laut.

“Kemudian, Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan dermaga yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

“Dermaga ini belum diresmikan. Saya komunikasi dengan beliau (Presiden) agar dituntaskan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses menyeberang ke Tawau, Malaysia. Beliau tidak menjanjikan, tetapi kita optimistis pasti sudah menjadi referensi dan tentu akan dibahas dalam rapat kabinet,” jelas Irianto.

Diharapkan usulan-usulan tersebut mampu menjadi komitmen Pemerintah Pusat untuk bersama-sama Pemerintah Daerah membangun Provinsi Kalimantan Utara.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014