1
EquityWorld Futures – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai perlindungan konsumen pada pendanaan online sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi-informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara transparan dan lugas.

“Asosiasi juga perlu tahu data-data pelanggaran yang diadukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk dapat mengambil tindakan administratif secara tegas apabila terjadi pelanggaran,”

Sunu mengatakan, jika memang ada pengaduan yang melibatkan anggota asosiasi, akan segera diselesaikan oleh pihaknya. Namun, untuk pengaduan di luar anggota fintech atau perusahaan fintech yang tidak terdaftar alias ilegal akan diselesaikan di Bareskrim atau Cyber Crime.

Adapun sebagai tindakan preventif, Sunu menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan kode etik operasional atau code of conduct (CoC) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (Pendanaan Online). Dengan demikian, dapat melindungi konsumen, seperti larangan mengakses kontak, dan penetapan biaya pinjaman maksimal pinjaman.

AFPI telah menetapkan total biaya pinjaman dalam kode etik tersebut, yakni tidak boleh lebih dari 0,8% per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

Selain itu, AFPI juga sedang mengembangkan pusat data Fintech, khususnya untuk melindungi peminjam yang nakal. Apabila peminjam tidak melunasi utang dalam 90 hari, maka akan tercatat pada pusat data fintech sebagai peminjam yang bermasalah.

Selanjutnya, AFPI meminta masyarakat untuk langsung mengadu kepada asosiasi apabila terjadi pelanggaran pada pendanaan online.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan, AFPI telah menyiapkan perangkat untuk melindungi pelanggan pendanaan online dengan menyediakan Posko Pengaduan Layanan Pendanaan Online yang dapat diakses melalui email maupun call center yang tidak dipungut biaya.

EquityWorld Futures