Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan waktu lebih kurang dua pekan untuk merekap hasil pemilihan presiden 2014 namun kurang dari empat jam setelah waktu pencoblosan ditutup sejumlah lembaga survei telah muncul dengan hitung cepatnya.

Pada Rabu sore, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada wartawan di rumah pribadinya di Kebagusan Jakarta, menegaskan, berdasarkan hasil hitung cepat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul sementara dengan selisih suara sekitar 5,5 persen.

“Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan, data hitung cepat yang sudah masuk sebanyak 81 persen, dengan selisih suara 5,5 persen,” kata Megawati.

Menurut Megawati –yang didampingi pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ketua umum partai-partai pengusung yakni Surya Paloh (NasDem) dan Wiranto (Hanura)–, berdasarkan hasil hitung cepat itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dapat dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 versi hitung cepat mengingat jika ada perubahan tidak signifikan lagi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dan memilih pasangan Jokowi-JK.

Sementara itu Joko Widodo meminta masyarakat untuk sama-sama terus mengawal hasil penghitungan suara secara berjanjang mulai dari TPS hingga KPU pusat.

“Penghitungan suara yang perlu pengawalan ketat terutama pada tingkat TPS sampai ke tingkat KPU kabupaten dan kota,” katanya.

Ia mengharapkan masyarakat, khususnya relawan dan simpatisan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terus mengawal penghitungan suara sehingga dapat menghasilkan pemilu yang demokratis.

“Kami minta rakyat Indonesia untuk turut menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Jangan ada yang coba-coba mencemari keinginan rakyat Indonesia,” ujarnya

Tak berapa lama setelah konferensi pers kubu Jokowi-JK, kubu Prabowo-Hatta mendeklarasikan kemenangan di kediaman keluarga Prabowo.

“Kami bersyukur bahwa dari semua data yang masuk menunjukkan bahwa kami dapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato singkatnya.

Menurut dia, Koalisi Merah Putih yang menyokongnya sebagai pasangan capres-cawapres telah memantau dan mengumpulkan keterangan yang masuk dari berbagai hasil hitung cepat lembaga survei termasuk sejumlah lembaga yang menjadi acuan.

“Kami minta seluruh anggota pendukung Koalisi Merah Putih dan rakyat Indonesia untuk menjaga kemenangan ini sampai penghitungan resmi selesai dari KPU Pusat,” ujarnya.

Klaim kemenangan tersebut disampaikan Prabowo setelah 90 persen data sudah masuk.

Menanggapi tudingan saling klaim antardua kubu, Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menegaskan pihaknya punya data valid. “Kita bisa adu data,” katanya.

Ia meminta para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu untuk tenang.

Menurut Mahfud, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei itu hanyalah hasil sementara yang bisa berubah, sehingga ia meminta pendukung untuk mendapatkan hasil hitungan resmi dari KPU.

“Jangan sampai terprovokasi meski ada wilayah yang kita belum kuat, kita harap pendukung masih tetap optimis Prabowo-Hatta akan menang,” ujarnya.

Tahan diri

Beragamnya hasil hitung cepat lembaga survei dengan agregat kemenangan yang tipis, lebih kurang lima persen, dan klaim kemenangan dari kedua belah kubu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menyeru agar kedua belah kubu mampu menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat keadaan memanas.

Di kediapan pribadinya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu sore, Presiden Yudhoyono meminta pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) serta para pemimpin dan elit untuk bisa memimpin pendukungnya masing-masing menahan diri terlebih dahulu sampai segala sesuatunya menjadi terang.

“Kapasitas saya sebagai presiden, sebagai Kepala Negara, yang tidak masuk ke kedua kubu, saya menyeru, berharap pihak-pihak tertentu, baik Pak Prabowo dan Pak Hatta dan timnya maupun Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla dan tim bisa menahan diri untuk tidak memunculkan ketegangan yang berlebihan di antara kedua massa pendukung. Apalagi gerakan-gerakan di lapangan yang sangat rawan terhadap konflik horizontal,” katanya.

Ia menambahkan, bila kemudian hasil hitung cepat tersebut belum memperoleh kesimpulan yang sepaham maka diharapkan untuk menunggu hingga hasil hitungan sebenarnya dari KPU sebab, hasil KPU merupakan rujukan dari pemilihan presiden sesungguhnya.

Selain kepada kedua pasangan capres-cawapres, Kepala Negara juga menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk turut serta menjaga situasi yang aman, tentram dan damai.

“Juga bisa menahan diri dari bentrokan, kekerasan horizontal atau tindakan yang mengganggu ketertiban,” kata Presiden seraya mengapresiasi rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dengan damai dan aman.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono yang menggunakan hak pilihnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) 006 Cikeas, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, dengan di dampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono –yang menggendong cucunya, Airlangga Satriadi Yudhoyono– serta putranya Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya Siti Rubi Aliya Rajasa telah meminta para calon presiden untuk menerima hasil pemilihan presiden dengan lapang dada.

Ia mengatakan bagi mereka yang menang, maka ini adalah amanat dan tanggung jawab yang harus diemban dalam memimpin negeri ini, dan bekerja sebaik-baiknya.

Sementara bagi mereka yang kalah tetap lapang dada. “Bagi yang tidak terpilih harus bisa menerima secara ikhlas, karena kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda,” kata Presiden.

Di tempat terpisah Menko Polhukam Djoko Suyanto menekankan kembali pesan Kepala Negara yang meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi KPU tentang pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, yang akan disampaikan pada 22 Juli 2014.

“Perlu dipahami hasil hitungan cepat ini bukanlah hasil akhir dari proses pencoblosan pada Rabu ini,” kata Djoko mengingatkan.

Djoko menyampaikan pesan ini terkait munculnya dua versi hasil hitung cepat yang berbeda satu sama lain.

Oleh karena itu, Menko Polhukam mengingatkan, sebaiknya kedua belah pihak mencegah pendukungnya untuk turun ke jalan.

“Masing-masing kubu calon presiden hendaknya dapat menahan diri untuk tak melakukan pernyataan dan tindakan yang tak perlu, provokatif, yang justru kontraproduktif terhadap upaya kita menjaga situasi tertib aman dan damai dan melaksanakan proses demokrasi,” katanya.

Ia menegaskan, hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi penghitungan suara. Oleh karena itu, semua pihak harus menunggu pengumuman resmi dari KPU.

“Mari kita sikapi perolehan sementara ini dengan bijak dengan kepala dingin, tak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai demokrasi,” kata Djoko.

Sifat Kekanakan

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai saling klaim kemenangan yang dilakukan kedua kandidat dalam pemilu presiden yang hanya berdasarkan hasil hitung cepat adalah sikap kekanakan.

“Seharusnya kedua belah pihak bisa menahan diri. Jangan justru terkesan mengompor-ngompori masyarakat dengan saling mengklaim kemenangan,” katanya.

Firman mengatakan, saling klaim kemenangan hanya berdasarkan hasil hitung cepat sangat tidak masuk akal karena tidak bisa mewakili seluruh rakyat.

Ia menyayangkan saling klaim kemenangan hanya berdasarkan hitung cepat. Padahal di dalam tim pendukung masing-masing kandidat terdapat figur-figur intelektual.

“Mereka seharusnya memahami bahwa hitung cepat bukanlah hasil akhir. Hitung cepat hanya sementara. Perolehan suara yang riil adalah yang ditetapkan KPU, bukan hitung cepat,” katanya.

Hal senada ditegaskan oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. “Terkait hasil quick count, survei dan exit poll itu bukan hasil resmi dari kami, namun itu patut diapresiasi sebagai metode ilmiah yang dilakukan oleh lembaga. Kami berharap masyarakat menunggu dan mempercayai hasil resmi kami (KPU),” katanya.

Dia menekankan pasangan capres-cawapres dengan perolehan suara terbanyak di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang

Sepertinya memang harus bersabar menanti sampai 22 Juli.

Editor: Unggul Tri Ratomo