Jayapura (ANTARA News) – Pembangunan smelter di Papua akan memicu terjadinya industri-industri baru lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan daerah setempat dan provinsi secara umum.

Anggota Komisi C DPR Papua Rustam Saru di Jayapura, Senin malam, mengatakan, jika rencana itu berhasil dan PT Freeport mengindahkan permintaan Pemerintah Provinsi Papua agar perusahaan penghasil emas dan tembaga itu membangun pabrik pemurnian, maka secara tidak langsung perekonomian provinsi paling timur itu akan meningkat signifikan.

“PT Freeport wajib membangun smelter di Papua. Hal ini sesuai dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 yakni setiap perusahan tambang harus mengolah hasil tambang di lokasi tambang. Sehingga Freeport tak ada alasan untuk membangun di tempat lain karena itu perintah UU,” katanya.

Dalam membangun smelter, lanjutnya, minimal PT Freeport membutuhkan sejumlah hal guna memuluskan niat baiknya itu, diantaranya pertama, harus ada lokasi lahan yang tersedia untuk membangun.

“Ini tentunya, minimal aksesnya juga dekat dengan pelabuhan sehingga hasil produksi dari smelter itu yang sudah dimurnikan, yang tadinya diolah dari bahan mentah berupa logam mentah yang belum terurai dan belum terpisah kemudian dimurnikan melalui smelter, disitulah nanti terurai ada emasnya, ada tembaga, ada peraknya, ada macam-macamlah sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” katanya.

Jika konsentrat sudah diolah, lanjut Rustam, lebih gampang untuk memasarkan hasil tambang tersebut, lebih mudah juga untuk proses pengapalannya.

“Sehingga kedepannya setelah smelter ini jadi, memang juga ada perusahaan-perusahaan penunjang yang harus dibangun disitu, seperti pabrik semen dan pabrik pupuk karena hasil buangan itu yang tak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan lain yaitu semen, pupuk dan lain-lain sehingga mendorong industri di Papua berkembang,” katanya.

Di samping itu, kata politisi dari partai berlambang matahari itu, selain lahan yang tersedia memadai adalah infrastruktur transportasinya juga harus menunjang, untuk memudahkan akses bahan-bahan ke smelter.

“Ini juga untuk memudahkan pengiriman barang dari lokasi tambang ke pelabuhan sehingga akses itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian juga tentunya akses modal, perlu juga karena kalau disana sudah dipasang Smelter maka otomatis daerah itu berkembang dan pengusaha-pengusaha akan lari kesana sehingga pihak perbankan, baik swasta dan pemerintah juga bisa hadir kesitu untuk membantu kemudahan akses pembiayaan dalam tambang disitu, bukan saja Freeport yang hadir, perusahaan lain juga bisa disitu,” katanya.

“Itulah resiko sebagai bisnis harus diterima oleh Freeport kalau itu diamanatkan oleh UU. Kalau tak mau membangun smelter di Papua berarti harus menutup tambang karena di Indonesia harus mengikuti aturan di negara ini. Tak boleh maunya dia. Jadi begini memang kenapa, ini harus dibangun di Papua, karena kan menyerap tenaga kerja yang begitu besar karena membangun smelter juga,” lanjutnya.

Untuk itu, penyediaan sumber daya listrik harus tersedia dengan porsi yang memadai. Maka pemerintah juga mungkin setidaknya dalam hal harus memikirkan hal itu.

“Harapan kalau ini sudah jadi, maka penyerapan tenaga kerja tentu akan ribuan disitu, diterima baik pada saat konstruksi mulai dibangun sampai pada tenaga kerja nanti yang akan bekerja disitu. Karena itu mulai sekarang harus bisa dididik dan disiapkan terutama anak-anak Papua yang berdomisili di lokasi pembangunan sehingga mereka bisa ambil bagian didalam pembangunan maupun sebagai tenaga kerja ataupun sebagai person-person yang ditugasi untuk membantu proses pekerjaan ini,” katanya.

Namun, kata Rustam, sebelum semua hal itu dilakukan, kepastian pembangunan pabrik Smelter harus ditetapkan, yang seharusnya dilaksanakan sejak 2014.

“Jadi sebenarnya sudah terlambat barang ini. Sekarang pertanyaannya kapan mau dibangun. Nah, itu yang paling penting. Tapi kan, sebelum Smelter ini dibangun, DPRD harus mengecek rencana lokasi pembangunan pabrik itu, termasuk akses perekonomian di Freeport,” katanya.

Yang kedua, DPRD juga harus melakukan studi banding, harus melihat secara langsung dimana dibangunnya smelter, apakah di daerah tambang yang sudah ada, dan apa saja pembandingnya. “Ini agar, DPRD bisa mengawasi dan bisa mengontrol proses pembangunan dari awal sampai selesai sehingga betul-betul bisa sesuai yang diharapkan sehingga betul-betul menjadi sesuatu smelter yang dapat menunjang Freeport,” katanya.

Freeport bangun smelter di Papua mengurangi biaya transportasi karena kan barang-barang mentah yang diangkut dari Freeport keluar untuk diolah mungkin butuh biaya besar. Tapi kalau sudah dimurnikan, harus punya akses ke pelabuhan transportasi mungkin kereta api, jangan hanya lewat darat.

Rel kereta api perlu dibangun disitu untuk menunjang trasportasi dari tambang ke pabriknya,” katanya.

Adanya smelter Ini kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Papua, meningkatkan PAD Papua yang cukup besar. Bisa-bisa nanti kalau smelter sudah dibangun mungkin juga bisa sampai berapa puluh triliun juga itu PAD masuk ke Papua melalui hasil tambang itu.” ujarnya.

Sekarang saja baru air permukaan, yang Freeport setor sampai Rp500 miliar per tahun. Baru air permukaan itu yang dipakai untuk membersikan itu logam-logam itu. Apalagi kalau smelter sudah jadi sudah luar biasa itu PAD bagi Papua bisa puluhan triliun,” tambahnya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015